Breaking News

Bupati Tgk. H. Sarkawi Mengikuti Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana


Jakarta | tren24jam.com - Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) yang di dampingi oleh Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah Abdul Kadir, ST, M.Si di  Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa (04/02/2020).

Di sela-sela mengikuti Rakornas  tersebut Bupati Tgk. H. Sarkawi, lewat pesan singkat Whatsapnya  menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya menekankan, bahwa bencana semakin meningkat dan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua, kata Bupati menyampaikan kutipan arahan  Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, sambung Bupati, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap-gagap  dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur,  penanganan penyintas atau pun saat pemulihan, ungkapnya.

Kata Bupati, pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen, jelas Tgk. H. Sarkawi.

Lebih rinci Bupati menyampaikan beberapa poin penting perintah Presiden Jokowi  yang harus dijalankan diantaranya,

Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan, sebut Bupati.

Lebih lanjut Bupati Tgk. H. Sarkawi sesuai arahan Presiden, dimana Presiden  juga sangat mengharapkan, kepada  semua  gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas, ujarnya.

Dan tidak kala pentingnya adalah,  penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif,  ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik, kata bupati menyampaikan arahan Presiden.

 “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024”, tandas Tgk. H. Sarkawi.

Terakhir sebut Bupati dalam pesan singkat Whatsappnya, Presiden meminta kepada   Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah, demikian disampaikan oleh Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi.

Pada kesempatan terpisah dalam Rakornas itu Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi juga menyempatkan diri menemui Plh. Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Direktur Bantuan Darurat BNPB Jarwansah, S.Pd, M.AP, MM.

“Kita lebih banyak menerangkan kepada beliau terkaita potensi bencana alam  yang sering melanda Kabupaten Bener Meriah, seperti longsor, kebakaran lahan dan hutan, puting beliung, dan masalah konflik gajah liar dengan manusia di Pintu Rime Gayo yang tidak kunjung berakhir”, jelas Bupati.

“Konflik gajah liar dengan masyarakat kita disana semakin meningkat dalam beberapa  tahun  terakhir”, Bupati mengungkapkan.

Bupati juga menjelaskan, meningkatnya  konflik satwa liar itu dengan masyarakat, ini juga ditambah tidak ada strategi khusus penanganan konflik gajah tersebut,” ungkap Bupati.

Dalam pertemuan tersebut Bupati sangat  berharap terutama kepada BNPB ke depan untuk dapat berperan akatif untuk mengatasi ini, memberikan sosialisasi yang baik, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang gajah dan lingkungannya, konflik gajah dapat diminimalisir, ini tentu tidak mudah, oleh sebab kita menemuia dan tentu kita sangat berharap kepada BNPB melalaui Plh. Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Direktur Bantuan Darurat BNPB Jarwansah, S.Pd, M.AP, MM. untuk sama-sama memikirkan tentang hal itu, kata Bupati.

Tambah Bupati, “kita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat mulai dari Pusat, Provinsi untuk bersinergi dalam mencegah konflik satwa liar itu dengan masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada BKSDA, tetapi butuh keterlibatan para semua pihak termasuk BNPB”, pungkas Bupati.

Sehari sebelumnya (03/02/2020) juga diselenggarakan  seminar nasional dari enam panel. Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan. (Andika)