Ada 47 Alasan Sekolah Lakukan Pungli,Orang Tua Murid Merasa Dibodohi

Baca Juga

Tren24jam.com,  Ponorogo, Jawa Timur-Maraknya aksi pungli dikalangan sekolah makin ekstrem merebak sampai kemana-mana, baik secara lisan maupun tulisan,akan tetapi pemerintah terkait seakan bungkam, kamis 15/12/2022.

Laporan masuk setiap hari datang ke awak media, juga beberapa rekan aktivis terkait  pungli dikalangan sekolah, baik tingkat PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA & Man/Aliyah.

" Sebenarnya banyak mas, cuman kami mau melapor malah seakan ditakut-takuti, ada yang penyampaiannya pakek lisan dan tulisan, bahkan diganti dengan nama infaq ", ujar MK(37th) warga yang tak mau disebut namanya karena takut

Begitu pun belum keluhan lain dari SK(26th),YN(28th),Dll ,sampai menunjukkan 47 JENIS PUNGLI DI SEKOLAH :

1. Uang pendaftaran masuk

2. Uang komite

3. Uang OSIS

4. Uang ekstrakurikuler

5. Uang ujian

6. Uang daftar ulang

7. Uang study tour

8. Uang les

9. Uang buku ajar

10. Uang paguyuban

11. Uang syukuran

12. Uang infak

13. Uang fotokopi

14. Uang perpustakaan

15. Uang bangunan

16. Uang LKS

17. Uang buku paket

18. Uang bantuan insidental

19. Uang foto

20. Uang perpisahan

21. Uang sumbangan pergantian Kepsek

22. Uang seragam

23. Uang pembuatan pagar dan bangunan fisik

24. Uang pembelian kenang-kenangan

25. Uang pembelian

26. Uang try out

27. Uang pramuka

28. Uang asuransi

29. Uang kalender

30. Uang partisipasi peningkatan mutu pendidikan

31. Uang koperasi

32. Uang PMI

33. Uang dana kelas

34. Uang denda melanggar aturan

35. Uang UNAS

36. Uang ijazah

37. Uang formulir

38. Uang jasa kebersihan

39. Uang dana sosial

40. Uang jasa penyeberangan siswa

41. Uang map ijazah

42. Uang legalisasi

43. Uang administrasi

44. Uang panitia

45. Uang jasa

46. Uang listrik

47. Uang gaji guru tidak tetap (GTT)

48.Dll

" Saya heran mas, berita yang beredar di Facebook, google, medsos kok seolah hanya prestasi, apalagi banyak hal yang lain ditutupi seakan drama yang dimainkan, sudah tersetruktur dan tersusun rapi ", ungkap orang tua murid tersebut dengan geram karena merasa dibodohi

Larangan melakukan pungutan sesuai dengan " PERMENDIKBUD RI NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR ", itu pun masih banyak yang melanggar dengan alasan A_Z padahal masih ada dana bos, belom alasan lain terkait komite, kepala sekolah, bendahara bos dll

Terkait pungutan liar di sekolah, perlu diketahui bahwa ada dua komponen dasar untuk mengkategorikan sebagai pungli di sekolah. Pertama adanya iuran atau pungutan yang ditetapkan tidak memiliki dasar hukum

Kedua, iuran atau pungutan tersebut tidak ada wewenang yang melekat untuk menarik pungutan tersebut. 

Terkait adanya pungutan liar di sekolah perlu diketahui bahwa Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. 

Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka. 

Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No. 44 tahun 2012 mengatur satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

 Kemudian adapun pungutan yang diatur pada Pasal 11, antara lain tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik penerimaan, penilaian hasil belajar, kelulusan peserta didik, dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. 

Pasal 8 (1) Permendikbud No. 44 tahun 2012 menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 

b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar; 

c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan 

d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. 

Kemudian di ayat (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar di sekolah adalah segala pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada kewenangan yang melekat pada penerima pungutan untuk menarik pungutan tersebut. 

Terdapat perbedaan pungutan dikategorikan sebagai pungutan liar yang ada pada sekolah negeri dan sekolah non negeri/swasta.

Pungutan yang terjadi pada sekolah negeri (satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah) dapat dikatakan sebagai pungutan liar apabila segala pungutan tersebut berkaitan dengan biaya satuan pendidikan dasar dan segala pungutan tersebut berkaitan dengan persyaratan akademik penerimaan, penilaian hasil belajar, kelulusan peserta didik, dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan pungutan pada sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai pungutan liar apabila pungutan tersebut menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Permendikbud No. 44 tahun 2012.

Selain itu juga perlu diketahui bahwa segala pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, digunakan untuk kesejahteraan komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung atau tidak langsung (pasal 11 Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar). Demikian semoga dapat membantu mencerahkan.

" Mohon bantuan nya mas, biar kami rakyat kecil tidak terus dijadikan sapi perah oleh pemerintah dengan pembodohan publik bahkan pemerasan dengan cara halus seperti ini ", tutupnya merasa sedih.(**)